Honorer Harus Siap-siap, Ada 6 Dokumen yang Harus Ada Saat Pendataan

PARA honorer atau pegawai non ASN harus siap-siap untuk mengumpulkan 6 dokumen yang harus ada saat pendataan honorer. Pasalnya pemerintah akan melakukan pendataan honorer. Pendataan ini berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali. Jadi lengkapi segera 6 dokumen yang harus ada saat pendataan honorer. Soal 6 dokumen yang harus ada saat pendataan honorer ini tertuang dalam SE MenPAN-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani Pelaksana tugas MenPAN-RB Mahfud MD. Dalam SE itu memuat dua lampiran. Lampiran pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Lampiran kedua tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan eks honorer K2. Baca Juga: Tidak Ada Geser Menggeser Honorer, Guru Induk Aman di Sekolahnya Seperti dijelaskan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen, lampiran itu harus diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bukan oleh masing-masing honorer. Hanya saja dalam lampiran itu disebutkan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh honorer, yaitu:

• NIK non-ASN atau eks honorer K2.
• Nomor KK tenaga non-ASN atau eks honorer K2.
• Nomor peserta eks honorer K2 yang dimiliki pada 2013.
• Ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau eks honorer K2.
• SK jabatan dari awal berkerja hingga terakhir..
• Bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD instansi daerah.

Sementara dalam suratnya Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai Non-ASN di lingkungan instansi masing-masing "Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK)," kata Mahfud. Dia menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki lima kriteria ini, yaitu:

• Berstatus tenaga honorer K2 Yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.
• Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk Instansi pusat dan APBD untuk Instansi daerah. "Jadi, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga," tegas Mahfud.
•   Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
• Telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021.
• Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021

"Pendataan honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah," sebut Mahfud MD dalam SE MenPAN-RB terbarunya. (jpnn) 

Sumber: